You are here Home

Qanun Jinayah Efektif Berlaku 28 September 2015

E-mail Print PDF

BANDA ACEH - Meski Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah sudah disahkan DPR Aceh pada 27 September 2014, namun qanun tersebut tidak otomatis berlaku saat ditetapkan ataupun berlaku tahun ini. Efektif berlakunya justru satu tahun setelah diundangkan, yakni tanggal 28 September 2015. Sedangkan denda emas atau lainnya yang diserahkan terpidana kepada mahkamah syar’iyah akan disimpan dan dikelola oleh baitul mal, digolongkan sebagai harta agama.Hal itu diterangkan Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Prof Syahrizal Abbas melalui Kabid Hukum DSI Aceh, Dr Munawar A Djalil MA menjawab Serambi di Banda Aceh, Jumat (10/10).


Menurut Dr Munawar, ikhwal berlakunya qanun tersebut diatur di dalam Bab X (Ketentuan Penutup) dari qanun yang terdiri atas 10 bab dan 75 pasal itu. Pada Pasal 75-nya disebutkan bahwa qanun ini mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan. Akan tetapi, kata Munawar mengutip isi qanun, untuk tiga jarimah pertama (khamar, maisir, dan khalwat) yang telah disahkan melalui qanun tersendiri sejak 2003, tetap dijalankan. Sementara itu, pada Pasal 74 qanun baru ini disebutkan bahwa Qanun tentang Khamar, Maisir, dan Khalwat akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat qanun jinayah ini mulai berlaku, yaitu setahun setelah diundangkan.
Ia tambahkan bahwa Qanun Jinayah yang baru disahkan itu mengatur ruang lingkup jarimah yang lebih luas dari sekadar khamar, maisir, dan khalwat yang sudah ada regulasinya di Aceh sejak 2003. Qanun Jinayah ini mengatur pula tentang jarimah ikhtilath, zina, qadzab (menuduh zina), pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath (sodomi), dan musahaqah (lesbian). “Dengan semakin luas cakupannya, kita harap Qanun Jinayah ini mampu menekan potensi berbagai perbuatan maksiat di Aceh,” kata Dr Munawar A Djalil.
Ditanya tentang hukuman denda berupa emas yang diserahkan tersangka setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap (incrahct), menurut Munawar, emas denda tersebut akan disimpan di baitul mal sebagai harta agama. Dengan demikian, baitul mal kabupaten/kota atau provinsi selain mengelola harta agama dalam kategori wakaf, zakat, infak, dan sedekah, juga akan mengelola denda dari perkara jinayah.
“Nah, semua harta agama itu akan diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin, seperti anak yatim, fakir, miskin, anak-anak telantar, dan lainnya,” kata Munawar. Tapi bagaimana pengelolaannya kelak, lanjut Munawar, baik petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis)- nya akan diatur oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh.
Ia tambahkan bahwa penentuan hukuman berdasarkan QanunJinayah ini sepenuhnya kewenangan majelis hakim mahkamah syar’iyah (MS). Tapi khusus untuk uqubat hudud seperti khamar (40 kali cambuk), zina (100 kali cambuk), dan menuduh orang berzina (80 kali cambuk) hukumannya tidak boleh berdasarkan pilihan majelis hakim.
Hakim hanya boleh memilih atau menjatuhkan hukuman takzir bagi selain tiga perkara tersebut (khamar, zina, dan qadzab). “Perlu kami pertegas bahwa pilihan uqubat hakikatnya bukanlah opsi bagi terdakwa, melainkan hakimlah yang berwenang memilih hukuman apa yang sesuai dijatuhkan kepada terdakwa, tentunya dengan berbagai pertimbangan bijak para hakim,” kata Munawar.
Ia juga berlogika, kalau tidak demikian pengaturannya, maka akan sangat mudah bagi terdakwa dari golongan kaya dalam melaksanakan uqubat. Di dalam qanun baru ini, uqubat dibagi atas hudud (hukuman yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh Allah, seperti hukum potong tangan bagi pencuri) dan takzir (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tak terdapat dalam Alquran dan hadis). Uqubat hudud berbentuk cambuk, sedangkan uqubat takzir terdiri atas uqubat takzir utama dan tambahan. Takzir utama terdiri atas cambuk, denda, penjara, dan restitusi (ganti rugi berupa uang/harta tertentu yang mesti dibayar pelaku, keluarga, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarga untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu). Uqubat takzir tambahan terdiri atas: pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasanbarang tertentu, dan kerja sosial. Takzir tambahan ini dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.(dik)

Dikutip dari : http://aceh.tribunnews.com/2014/10/11/qanun-jinayah-efektif-berlaku-28-september-2015

Joomlart