PIDATO BUPATI ACEH SINGKIL PADA APEL GABUNGAN APARTUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL KAMIS, 17 JANUARI TAHUN 2019

Pidato Bupati dan Wakil Kamis, 28 Maret 2019 - Oleh redaksi

 

KABUPATEN ACEH SINGKIL
PIDATO BUPATI ACEH SINGKIL
PADA APEL GABUNGAN APARTUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KAMIS, 17 JANUARI TAHUN 2019


BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM,
ASSALAMMUALAIKUM WR.WB,
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

ALHAMDULILLAHHIRRABIL ‘ALAMIN WASSHALA TUWASSHALA MU’ALA ASHRAFIL AMBIYA IWALMURSALIN WA’ALA ALIHI WASHABIHI AZMA’IN, AMMA BA’DU.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA KITA MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI APEL GABUNGAN PERDANA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DI TAHUN 2019 INI.
SHALAWAT BERIRING SALAM KITA SAMPAIKAN KEPADA NABI BESAR MUHAMMAD RASULULLAH SAW, SEBAGAI USHWATUN HASANAH, CONTOH DAN SURI TAULADAN KITA SAMPAI AKHIR ZAMAN.


( YTH, MENYESUAIKAN ),
- YTH, BUPATI ACEH SINGKIL / WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL,
- YTH SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN/STAF AHLI BUPATI/ PARA KEPALA SKPK, PARA CAMAT, KEPALA BAGIAN, SEKRETARIS LEMBAGA DAERAH SERTA SELURUH ASN PESERTA APEL YANG BERBAHAGIA.


MELALUI MOMENT HARI KESADARAN NASIONAL YANG DIPERINGATI SETIAP TANGGAL 17 SETIAP BULANNYA, MAKA PADA KESEMPATAN APEL GABUNGAN PERDANA DI AWAL TAHUN 2019 INI SAYA TIDAK BOSAN MENYAMPAIKAN KEPADA SELURUH ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL BAHWA ASN SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT HARUS MAMPU MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PEMAHAMAN SETIAP PERATURAN YANG BERLAKU.
SEBAGAI ABDI MASYARAKAT DAN ABDI NEGARA MAKA APARATUR PEMERINTAH MENJADI PELAYAN DAN FASILITATOR YANG BAIK TERUTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.


HADIRIN PESERTA APEL YANG SAYA BANGGAKAN,
BERBAGAI KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU SEMOGA DAPAT DIJADIKAN UMPAN BALIK UNTUK BEKERJA LEBIH BAIK PADA TAHUN INI DAN TAHUN MENDATANG. DIHARAPKAN KEPADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNTUK MEMPERBAHARUI SEMANGAT, DEDIKASI DAN TANGGUNG JAWAB MEMBERI PELAYANAN TERBAIK KEPADA MASYARAKAT.
DALAM BIDANG PELAYANAN , ALHAMDULILLAH BEBERAPA WAKTU YANG LALU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SUDAH AKREDITASI DAN MENDAPAT BINTANG DUA, DAN SEMOGA INI TERUS BERLANJUT KEDEPANNYA. UNTUK INSTANSI PELAYANAN YANG LAIN MARI BERBENAH UNTUK UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.


HADIRIN PESERTA APEL YANG SAYA BANGGAKAN,
PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI ADA BEBERAPA HAL PENTING YANG INGIN SAYA SAMPAIKAN:


PERTAMA, SESUAI DENGAN SURAT YANG SUDAH DIEDARKAN TENTANG PELAKSANAAN DISIPLIN MAKA SAYA TEGASKAN KEMBALI BAHWA APARATUR SIPIL NEGARA HARUS TETAP MEMEGANG TEGUH KEDISIPLINAN SEBAGAI BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB KITA SELAKU ABDI NEGARA DAN MASYARAKAT. TERUTAMA TERKAIT DISIPLIN DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING SERTA KEDISIPLINAN DALAM HAL MASUK DAN PULANG KERJA HARUS MENGIKUTI ATURAN YANG BERLAKU. KEPADA KEPALA SKPK AGAR TINDAK TEGAS BAGI ASN YANG TIDAK MENGINDAHKAN DAN TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DENGAN PEMBINAAN DAN SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.


KEDUA, SELURUH APARATUR SIPIIL NEGARA YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL WAJIB MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ACEH SINGKIL. FENOMENA YANG TERJADI SAAT INI, BANYAK ASN KITA YANG MASIH MENGGUNAKAN KTP DAERAHNYA MASING – MASING, PADAHAL INI SANGAT MERUGIKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TERUTAMA DALAM PENG-ALOKASIAN JUMLAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) YANG DIHITUNG BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK. OLEH KARENA ITU SAYA INSTRUKSIKAN KEPADA ASN YANG MASIH MENGGUNAKAN KTP DAERAHNYA MASING-MASING UNTUK MENGURUS ADMINITRASI KEPENDUDUKAN, SEHINGGA MEMPUNYAI KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN ACEH SINGKIL.
KETIGA, SESUAI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) ANTARA MENTERI DALAM NEGERI (MENDAGRI) DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA-REFORMASI BIROKRASI (MENPAN-RB) SERTA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN), TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PNS YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BEKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATANNYA.


SATU POKOK UTAMA DALAM SKB ITU ADALAH MEMBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT PNS YANG SUDAH MEMILIKI KEKUATAN “INKRACHT” SEBAGAI PELAKU KORUPSI DARI JABATANNYA. SKB INI JUGA MENGATUR PEMBERIAN SANKSI KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK) YANG TIDAK SEGERA MELAKSANAKAN PUTUSAN TERSEBUT.
SELAIN ITU SKB ITU JUGA MEMERINTAHKAN SELURUH JAJARAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA UNTUK SELALU MEMPERBAHARUI DATA DAN INFORMASI PEGAWAI DALAM SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN SERTA MENGOPTIMALKAN APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) UNTUK MENEGAKKAN DISIPLIN BAGI PNS.
KEEMPAT, BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA ATAU P3K. ATURAN INI MEMBUKA PELUANG SELEKSI TENAGA HONORER YANG TELAH MELAMPAUI BATAS USIA PELAMAR PNS, UNTUK MENJADI ASN DENGAN STATUS P3K. INSYA ALLAH SKEMA P3K JUGA DAPAT MENJADI SALAH SATU MEKANISME PENYELESAIAN TENAGA HONORER BERBASIS SELEKSI “SISTEM MERIT” SEHINGGA MAMPU MENYELESAIKAN MASALAH TANPA MENIMBULKAN MASALAH BARU.


OLEH SEBAB ITU, BKPSDM PERSIAPKAN SEMUA PERSYARATAN P3K INI AGAR PELAMAR DAPAT MELENGKAPI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN HARUS MEMASTIKAN PRINSIP REKRUITMEN DAN SELEKSI TENAGA HONORER INI BERJALAN TERBUKA, PROFESIONAL, DAN MEMILIKI KUALITAS YANG BAIK.
KELIMA, KEPADA SELURUH KEPALA SKPK UNTUK MENYELESAIKAN LAPORAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAHAN, SEPERTI LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA AGAR TEPAT WAKTU DALAM PENYELESAIANNYA, SERTA MENYERAHKAN DOKUMEN ANALISI JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SKPK. UNTUK PENATAAN ORGANISASI LEBIH LANJUT DAN PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SESUAI DENGAN INSTRUKSI BUPATI YANG LALU SKPK YANG TIDAK MENYELESAIKAN ANJAB DAN ABK AKAN DIPERHITUNGKAN DALAM PENCAIRAN TUNJANGAN KINERJA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA.
KEENAM, AGAR ASN BIJAK DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL. MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DALAM BATAS KEWAJARAN, JANGAN MENJADIKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI AJANG PENYEBARAN INFORMASI DALAM BERITA-BERITA BOHONG (HOAX), YANG DAPAT MENYEBABKAN PERPECAHAN, MEMBAHAYAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN. OLEH SEBAB ITU GUNA MEMBENTENGI PENGARUH NEGATIF PENGUNAAN MEDIA SOSIAL, MAKA SAYA HIMBAU SELURUH ASN AGAR JANGAN MUDAH PERCAYA TERHADAP BERITA BOHONG DAN ASN HARUS CERDAS, PANDAI MEMILIH DAN MEMILIH BERITA YANG POSITIF DAN BERMANFAAT.
PESERTA APEL YANG BERBAHAGIA
DEMIKIANLAH AMANAT YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, SEMOGA DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB.
TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.


BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMMUALAKUM, WR. WB,


                                                                                                  BUPATI ACEH SINGKIL

 

 

                                                                                            DULMUSRID